Senin, 03 Januari 2011

Sejarah Singapura


Singapura memainkan peranan yang kecil di dalam perkembangan sejarah Asia Tenggara sampai Sir Stamford Raffles mendirikan sebuah pelabuhan Inggris di situ. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, Singapura telah menjadi pelabuhan yang amat strategis mengingat letaknya yang ada di tengah-tengah jalur perdagangan di antara India dan Cina yang akhirnya menjadi antara pelabuhan yang terpenting di dunia sampai hari ini. Semasa Perang Dunia II, Singapura telah diduduki oleh tentara Jepang dari tahun 1942 hingga tahun 1945.
Selepas perang, penduduk setempat dibenarkan menjalankan pemerintahan sendiri tetapi masih belum mencapai kemerdekaan. Seterusnya pada tahun 1963 Singapura telah bergabung dengan Tanah Melayu bersama-sama dengan Sabah dan Sarawak untuk membentuk Malaysia. Tetapi Singapura keluar dari Malaysia untuk menjadi sebuah republik pada 9 Agustus 1965.

Daftar isi

[sembunyikan]

[sunting] Sejarah Silam

Pada masa silam sekitar abad ke 14, pulau Singapura merupakan sebagian dari kerajaan Sriwijaya dan dikenal sebagai Temasek ("Kota Laut").
Dipercayai bahawa Singapura merupakan pusat pemerintahan kerajaan Melayu sebelum ia diduduki oleh Sir Stamford Raffles. Ini berdasarkan tulisan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi yang menyatakan ketika Singapura dibersihkan, bukit yang terdapat di situ telah dikenali sebagai bukit larangan, dan terdapat banyak pohon buah yang ditanam di situ. Ini menunjukkan terdapatnya pusat administrasi di situ.
Selain daripada itu, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi turut menyatakan ditemukannya sebuah batu bersurat yang mempunyai ukiran tulisan yang tidak dikenali dan telah kabur. Prasasti Singapura itu menunjukkan Singapura telah menjadi sebuah pusat administrasi sejak silam lama sebelum tibanya pihak Inggris.
Malangnya prasasti itu telah dimusnahkan tidak lama selepas tibanya Inggris oleh seorang insinyur Inggris. Bagaimanapun, terdapat nota mengenai sebuah salinan tulisan tersebut yang telah diantarkan ke London tetapi gagal ditafsirkan. Sekiranya catatan salinan tulisan itu dapat dijumpai kembali, ia bisa memberikan perkiraan kapan ia diukir melalui terjemahan ataupun sekiranya masih gagal diterjemahkan, melalui jenis tulisan yang digunakan.

[sunting] Pendirian Singapura Modern (1819)

Di antara abad ke-16 dan kurun ke-19, Kepulauan Melayu secara berangsur-angsur menjadi milik penjajah dari Eropa. Permulaan penjajahan dari Barat bermula saat Portugis tiba di Melaka pada tahun 1509. Manakala pada kurun ke-17, Belanda telah menguasai kebanyakan pelabuhan utama di Kepulauan Melayu. Pihak Belanda telah memonopoli semua perdagangan rempah-rempah yang pada saat itu merupakan bahan perdagangan yang penting. Penjajah Eropa yang lain termasuk Inggris, cuma mempunyai hak perdagangan yang kecil.
Thomas Stamford Raffles, Pendiri Singapura Modern.
Pada tahun 1818, Sir Stamford Raffles telah dilantik menjadi gubernur di salah satu pelabuhan Inggris yaitu di Bengkulu, Sumatera. Raffles percaya bahwa Inggris perlu mencari jalan untuk menjadi penguasa dominan di rantau ini. Salah satu jalan ialah dengan membangun sebuah pelabuhan baru di Selat Melaka. Pelabuhan Inggris yang sudah ada seperti Pulau Pinang terlalu jauh dari Selat Melaka sedangkan Bengkulu menghadap Selat Sunda.
Pada tahun 1818, ia telah berhasil menyakinkan East Indies Company (EIC) untuk mencari pelabuhan baru di rantau ini.
Raffles tiba di Singapura pada 29 Januari 1819. Dia menjumpai sebuah perkampungan Melayu kecil di muara Sungai Singapura yang diketuai oleh seorang Temenggung Johor. Pulau itu dikelola oleh Kesultanan Johor tetapi keadaan politiknya tidak stabil. Pewaris Sultan Johor, Tengku Abdul Rahman dikuasai oleh Belanda dan Bugis. Raffles kemudian mengetahui bahwa Tengku Abdul Rahman menjadi sultan hanya karena kakandanya, Tengku Hussein tidak ada semasa ayahnya meninggal dunia. Menurut adat Melayu, calon sultan perlu berada di sisi sultan sekiranya ingin dilantik menjadi sultan.
Sadar bahwa dia boleh memanipulasi keadaan ini, Raffles telah menyokong Tengku Hussein untuk menjadi Sultan sekiranya Tengku Hussein mau membolehkan Inggris membuka pelabuhan di Singapura dan sebagai balasan Inggris akan membayar uang tahunan kepada Tengku Hussein. Perjanjian ini menjadi sah pada 6 Februari 1819.

[sunting] Perkembangan Awal (1819-1826)

Raffles kembali ke Bengkulu tidak lama kemudian selepas menandatangani perjanjian dengan Johor. William Farquhar mengetuai koloni baru Inggris ini dengan bantuan sepasukan laskar Inggris.
Di balik masalah-masalah yang dihadapinya Singapura berkembang pesat karena statusnya sebagai sebuah pelabuhan bebas. Pedagang-pedagang Arab, Tiong Hoa dan India menjadikannya tempat persinggahan mereka.

[sunting] Strait Settlements (1826-1867)

Pendirian Singapura oleh Raffles mendapat masalah saat kerajaan Belanda menuduh Inggris mencampuri kawasan naungan pengaruhnya. Pada mulanya kerajaan Inggris dan Perserikatan Hindia Timur Inggris bersimpati dengan masalah ini tetapi lama kemudian mereka mengabaikannya demi kepentingan kemajuan di Singapura. Menjelang tahun 1822, sudah jelas niat Inggris bahwa mereka tidak akan sekali-kali menyerahkan Singapura.
Status Singapura sebagai hak milik Inggris dikukuhkan dengan ditandatanginya Perjanjian Inggris-Belanda 1824 yang mana Kepulauan Melayu terbagi atas pengaruh dua kuasa. Kawasan utara termasuk Pulau Pinang, Melaka dan Singapura sebagai kawasan pengaruh Inggris sedangkan kawasan di sebelah selatan di bawah pengaruh Belanda. Pada tahun 1826, Singapura bersama-sama dengan Pulau Pinang dan Melaka tergolong di bawah satu pemerintahan yaitu Negeri-Negeri Selat.

[sunting] Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbour. Salah satu tujuan Jepang adalah untuk menguasai Asia Tenggara ialah karena faktor ekonomi. Singapura yang merupakan pangkalan utama Militer Sekutu ialah sasaran utama Jepang.
Di Singapura banyak yang beranggapan bahwa Jepang akan menyerangnya terlebih dahulu sebelum menyerang Malaya. Pihak Inggris bersedia saat menyediakan antara kontingen perang terbaiknya. Hal ini termasuk pengantaran kapal perang HMS Prince of Wales dan kapal perang HMS Repulse. Mereka juga mengantar beberapa kapal perang yang lain.
Pada 8 Desember 1941, tentara Jepang mendarat di Kota Bharu, Kelantan. Selepas dua hari laskar-laskar Jepang mendarat, kapal Prince of Wales dan kapal Repulse tenggelam akibat dimusnahkan oleh tentara Jepang. Tentara Jepang terus maju ke seluruh Tanah Melayu menyebabkan tentara Inggris terpaksa mundur ke selatan ke Singapura. Menjelang 31 Januari 1942, selepas 55 hari bermulanya penyerangan tentara Jepang, tentara Jepang sudah berhasil menguasai keseluruhan Tanah Melayu dan bersiap sedia untuk menyerang Singapura.
Selepas beberapa pertempuran, Letnan-Jenderal Arthur Ernest Percival dan laskar-laskar Inggris menyerah kalah kepada Jeneral Yamashita Tomoyuki pada Tahun Baru Imlek yaitu 15 Februari 1942. Lebih kurang 130.000 laskar India, Australia dan Inggris menjadi tahanan perang. Jatuhnya Singapura merupakan penyerahan kalah terbesar British dalam sejarah.
Singapura kemudian dinamakan menjadi Syonan-to (昭南島 Shōnan-tō, "Cahaya Selatan) dalam bahasa Jepang. Singapura diduduki oleh Jepang dari tahun 1942 hingga tahun 1945.

[sunting] Pemerintahan Sendiri (1955-1963)

Ketua Front Buruh, David Marshall, menjadi Ketua Menteri Singapura yang pertama. Dia memerintah sebuah pemerintahan yang tidak stabil dan mengakibatkan terjadinya peritiwa mogok besar-besaran. Pada bulan April 1956, dia ke London untuk berbincang mengenai kemerdekaan Singapura tetapi tidak berhasil karena pengaruh komunis di Singapura. Marshall terus menekan Inggris bahwa dia akan meletakkan jabatan sekirannya Inggris tidak memberi kemerdekaan kepada Singapura. Tetapi Inggris langsung tidak menghiraukan gugatan Marshall dan akhirnya dia terpaksa melepaskan jabatannya. Ketua Menteri Singapura seterusnya ialah Lim Yew Hock. Ia mengambil tindakan yang tegas terhadap ketua-ketua kesatuan sekerja dan anggota-anggota pro-komunis.
Tindakan tegas Lim menyebabkan Inggris setuju untuk memberikan pemerintahan sendiri kepada Singapura.

[sunting] Membentuk Persekutuan Malaysia (1963-1965)

Pada 16 September 1963, Inggris setuju untuk menyerahkan Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk bergabung dengan PersekutuanTanah Melayu supaya Federasi Malaysia dapat dibentuk. Selepas menyertai Malaysia, partai politik utama Singapura yaitu People's Action Party memenangi Pemilu Singapura. Tindakan PAP yang sering menyuarakan ketidakpuasan mengenai keistimewaan kaum Bumiputera.
Banyak anggota United Malays National Organisation mendesak Pemerintah Federasi supaya menangkap Lee Kuan Yew. Jadi pada 7 Agustus 1965, Tunku Abdul Rahman Putra membuang Singapura dari Malaysia. Banyak rakyat Malaysia mengganggap tindakan Tunku Abdul Rahman ini sebagai satu kerugian karena menurut mereka banyak lagi cara lain untuk menjaga keamanan Singapura.
Pada masa inilah terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia. 3 marinir Indonesia, yakni Harun Thohir, Usman Janatin, dan Gani bin Arup meledakkan MacDonnald House di Singapura pada tahun 1965. Mereka melarikan diri, namun 2 orang di antara mereka, yakni Harun dan Usman dapat ditangkap dan 3 tahun kemudian dihukum gantung meskipun Indonesia sudah memintakan pengampunan, sebab pada tahun 1968 itu Presiden Soekarno sudah jatuh dan digantikan Soeharto yang pada saat itu didukung Negara Barat yang tidak perlu dikhawatirkan Lee Kuan Yew.

[sunting] Republik Singapura (1965-sekarang)

Selepas keluarnya dari Malaysia, Singapura mulai muncul sebagai kuasa perdagangan dunia. Banyak fasilitas dan kemajuan dicapai semasa pemerintahan Lee Kuan Yew.
Pada tahun 1990, Lee Kuan Yew mundur dari politik dan memberi kuasa pemerintahan kepada Goh Chok Tong. Pada tahun 2004 pula, Goh Chok Tong meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri dan memberi jalur kepada anak Lee Kuan Yew yaitu Lee Hsien Loong untuk memerintah.

[sunting] Lihat pula

[sunting] Pranala luar

Sejarah Malaysia

Sejarah Awal

Semenanjung Melayu berubah menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara ketika Cina dan India memulai perdagangan mereka melewati Selat Melaka. Banyak kerajaan awal yang berdiri pada abad ke-10 berasal daripada pelabuhan, termasuk Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah, Beruas dan Gangga Negara di Perak, dan Pan Pan di Kelantan. Pada awal abad ke-5, Kesultanan Melaka didirikan dan kemakmuran ekonominya telah menarik minat penjajah dari Portugis, Belanda dan Britania

[sunting] Zaman penjajahan

Pemukiman Selat (Straits Settlements) Koloni Mahkota (Crown Colony) Britania dibentuk pada 1826, dan Britania sedikit demi sedikit menyebarkan pengaruh dan kawalannya kepada seluruh semenanjung. Pemukiman Selat termasuk Pulau Pinang, Singapura dan Melaka.
Pada 1867, Inggris menjadi semakin agresif dan mulai merebut negeri-negeri Melayu lainnya. Akibat perang saudara, gangguan persatuan sulit China, Britania telah dipilih untuk menyelesaikan masalah-masalah penduduk Negeri Selat. Akhirnya, Perjanjian Pangkor ditandatangani yang mengakibatkan perluasan kekuasaan Britania ke negeri-negeri Melayu (yaitu Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan yang juga dikenal sebagai Negeri-negeri Bersekutu). Negeri-negeri lain yang dikenali sebagai Negeri-Negeri Tidak Bersekutu ialah Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu yang berada di bawah kuasa Thailand.
Di Borneo pula, Borneo Utara Britania yang dulu berada di bawah pemerintahan Kesultanan Sulu (sekarang Sabah) ditabalkan sebagai Koloni Kerajaan Britania, manakala Sarawak menjadi milik keluarga Brooke. Akibat penaklukan Jepang pada Perang Dunia II dan kebangkitan komunis, dukungan untuk kemerdekaan semakin kuat. Saat Britania menginginkan pembentukan Uni Malaya setelah berakhirnya perang, masyarakat Melayu bangun menentang dan menginginkan sistem yang pro-Melayu, Singapura akhirnya melepaskan diri dari MALAYSIA dan membentuk negara sendiri. dan meminta sistem kewarganegaraan tunggal (berbanding dwiwarganegara, yang mengizinkan kaum pendatang mendapat status warganegara Malaya dan negara asal mereka). Kemerdekaan untuk semenanjung diperoleh pada 1957 di bawah nama Persekutuan Malaya, tanpa Singapura.

[sunting] Selepas perang

Persekutuan yang baru diwujudkan di bawah nama Malaysia pada 16 September 1964 melalui penyatuan Persekutuan Malaya, Singapura, Borneo Utara (kemudian dinamakan Sabah) dan Sarawak. Kesultanan Brunei yang pada mulanya menyatakan hasrat untuk menyertai Malaysia menarik diri akibat tentangan sebahagian masyarakat Brunei. Pada awal terbentuknya Malaysia, banyak masalah yang terjadi misalnya dengan Indonesia ("Konfrontasi"), dan tuntutan oleh Filipina terhadap Sabah. Selain itu, pada 1965, Singapura menarik diri daripada Malaysia dan kemudian terjadinya kerusuhan etnis pada 1969.

Sejarah Laos

Sejarah Laos pada awalnya didominasi oleh Kerajaan Nanzhao, yang diteruskan pada abad ke-14 oleh kerajaan lokal Lan Xang yang berlangsung hingga abad ke-18, setelah Thailand menguasai kerajaan tersebut. Kemudian Perancis menguasai wilayah ini di abad ke-19 dan menggabungkannya ke dalam Indochina Perancis pada 1893. Setelah penjajahan Jepang selama Perang Dunia II, negara ini memerdekakan diri pada 1949 dengan nama Kerajaan Laos di bawah pemerintahan Raja Sisavang Vong.
Keguncangan politik di negara tetangganya Vietnam membuat Laos menghadapi Perang Indochina Kedua yang lebih besar (disebut juga Perang Rahasia) yang menjadi faktor ketidakstabilan yang memicu lahirnya perang saudara dan beberapa kali kudeta. Pada 1975 kaum komunis Pathet Lao yang didukung Uni Soviet dan komunis Vietnam menendang pemerintahan Raja Savang Vatthana dukungan Amerika Serikat dan Perancis. Setelah mengambil alih negara ini, mereka mengganti namanya menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos yang masih berdiri hingga saat ini. Laos mempererat hubungannya dengan Vietnam dan mengendurkan larangan ekonominya pada akhir dekade 1980an dan dimasukkan ke dalam ASEAN pada 1997.

Daftar isi

[sembunyikan]

[sunting] Sejarah awal

Penghuni asli Laos adalah orang-orang Austroasiatik, yang hidup dari berburu dan meramu sebelum datangnya masa pertanian. Para pedagang Laos, yang cekatan dalam mengarungi sungai menggunakan kano, menggunakan jalur yang menembus pegunungan terutama sungai-sungai. Rute sungai yang paling penting adalah Mekong karena banyak anak sungainya memungkinkan para pedagang menembus jauh ke pedalaman, tempat mereka membeli hasil bumi seperti kapulaga, kapur barus, sticklac dan banyak makanan lainnya.[1]

[sunting] Kerajaan Lan Xang

Kerajaan Lan Xang (berarti: sejuta gajah) berdiri pada tahun 1353. Di bawah pemerintahan raja Fa Ngum kerajaan ini menguasai tidak hanya Laos modern, tetapi juga sebagian wilayah Thailand. Para penerusnya, terutama raja Setthatirat, pada abad ke-16 turut membantu mengukuhkan agama Buddha sebagai agama utama di negeri tersebut.
Pada abad ke-17, kerajaan ini memasuki masa kemerosotan, yang ditandai dengan perselisihan dinasti dan konflik dengan negara-negara tetangga.

Sejarah Thailand

Kerajaan Thailand Selayang Pandang

Friday, October 2nd, 2009
125px-Flag_of_ThailandKerajaan Thailand (nama resmi: Ratcha Anachak Thai; juga Prathēt Thai), kadangkala juga disebut Mueang Taek, adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di Timur, Malaysia dan Teluk Siam di Selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di Barat. Thailand dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata “Thai” (ไทย) berarti “kebebasan” dalam bahasa Thailand, namun juga dapat merujuk kepada suku Taek, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan orang Thai terutama kaum minoritas Tionghoa.
Sejarah Thailand
Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhotai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke 14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania.
Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama Siam, negara ini mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan Jepang; tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980an.
Kalender Thailand didasarkan pada Tahun Buddha, yang lebih cepat 543 tahun dibandingkan kalender Barat. Tahun 2000 Masehi sama dengan tahun 2543 dalam kalender Thailand.
Pada 26 Desember 2004, pesisir barat Thailand diterjang tsunami setinggi 10 meter setelah terjadinya gempa bumi Samudera Hindia 2004, menewaskan 5.000 orang di Thailand, dan setengahnya merupakan wisatawan.
Pada awal 2005 terjadi sebuah tragedi di Thailand Selatan yang mempunyai populasi dengan mayoritas Muslim. Sekitar 70 orang terbunuh akibat kekerasan yang dilakukan oleh rezim Shinawatra. Banyak negara yang mengecam keras tragedi ini. Namun dalam pemilihan kepala pemerintahan, Thaksin Shinawatra kembali memerintah negara ini untuk empat tahun berikutnya.
Politik
250px-Ananta_SamakhomSang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Thailand dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. kepala negara adalah Perdana Menteri, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas.
Parlemen Thailand yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha, yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisapha) yang beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung (Sandika), yang jaksanya dilantik oleh raja. Thailand juga adalah anggota aktif dalam ASEAN.

Geografi Thailand
Thailand merupakan tempat terletaknya beberapa wilayah geografis yang berbeda. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Sebelah timur laut terdiri dari Hamparan Khorat, yang dibatasi di timur oleh sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao yang hampir seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah selatan terdapat Tanah Genting Kra yang melebar ke Semenanjung Melayu.
Cuaca setempat adalah tropis dan bercirikan monsoon (monsun). Ada monsun hujan, hangat dan berawan dari sebelah barat daya antara pertengahan Mei dan September, serta monsun yang kering dan sejuk dari sebelah timur laut dari November hingga pertengahan Maret. Tanah genting di sebelah selatan selalu panas dan lembab. Kota-kota besar selain ibu kota Bangkok termasuk Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Chiang Mai, dan Songkhla.
Thailand berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara, dengan Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dengan Myanmar dan Laut Timur di barat dan dengan Laos dan Kamboja di timur. Koordinat geografisnya adalah 5°-21° LU dan 97°-106° BT

Demografi Thailand
Populasi Thailand didominasi etnis Thai dan Lao, yang berjumlah 3/4 dari seluruh penduduk. Selain itu juga terdapat komunitas besar etnis Tionghoa yang secara sejarah memegang peranan yang besar dalam bidang ekonomi. Etnis lainnya termasuk etnis Melayu di selatan, Mon, Khmer dan berbagai suku orang Bukit.
Sekitar 95% penduduk Thailand adalah pemeluk agama Budha aliran Theravada, namun ada minoritas kecil pemeluk agama Islam, Kristen dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasional Thailand, yang ditulis menggunakan aksaranya sendiri, tetapi ada banyak juga bahasa daerah lainnya. Bahasa Inggris juga diajarkan secara luas di sekolah.

Budaya Thailand
Muay Thai, sejenis kickboxing ala Thailand, adalah olahraga nasional di Thailand dan merupakan seni setempat. Popularitasnya memuncak di seluruh dunia pada tahun 1990an. Ada pula seni beladiri yang mirip dengan muay Thai di negara-negara lain di Asia Tenggara.
Ucapan penyambutan yang umum di Thailand adalah isyarat bernama wai, yang gerakannya mirip dengan gerakan sembahyang. Hal-hal yang tabu dilakukan di antaranya menyentuh kepala seseorang dan menunjuk dengan kaki, karena kepala dan kaki masing-masing merupakan bagian tubuh yang paling atas dan bawah.
Masakan Thailand mencampurkan empat macam rasa dasar: manis, pedas, asam dan asin.

Provinsi Thailand
Thailand dibagi kepada 76 provinsi (changwat), yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok provinsi. Nama tiap provinsi berasal dari nama ibu kota provinsinya.

Thailand_map_CIAIndoThailand Utara
  • Provinsi Chiang Mai
  • Provinsi Chiang Rai
  • Provinsi Kamphaeng Phet
  • Provinsi Lampang
  • Provinsi Lamphun
  • Provinsi Mae Hong Son
  • Provinsi Nakhon Sawan
  • Provinsi Nan
  • Provinsi Phayao
  • Provinsi Phetchabun
  • Provinsi Phichit
  • Provinsi Phitsanulok
  • Provinsi Phrae
  • Provinsi Sukhothai
  • Provinsi Tak
  • Provinsi Uthai Thani
  • Provinsi Uttaradit

Thailand Timur
  • Provinsi Chachoengsao
  • Provinsi Chanthaburi
  • Provinsi Chonburi
  • Provinsi Rayong
  • Provinsi Prachinburi
  • Provinsi Srakaeo
  • Provinsi Trat

Thailand Selatan
  • Provinsi Chumphon
  • Provinsi Krabi
  • Provinsi Nakhon Si Thammarat
  • Provinsi Narathiwat
  • Provinsi Pattani
  • Provinsi Phang Nga
  • Provinsi Phattalung
  • Provinsi Phuket
  • Provinsi Ranong
  • Provinsi Satun
  • Provinsi Songkhla
  • Provinsi Surat Thani
  • Provinsi Trang
  • Provinsi Yala

Thailand Timur Laut

Thailand Tengah
Provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 795 distrik (Amphoe), 81 sub-distrik (King Amphoe) dan 50 distrik Bangkok (khet) (jumlah hingga tahun 2000), dan dibagi-bagi lagi menjadi 7.236 komunitas (Tambon), 55.746 desa (Muban), 123 kotamadya (Tesaban), dan 729 distrik sanitasi (Sukhaphiban) (jumlah hingga tahun 1984).
Sumber : Wikipedia.org

Sejarah Vietnam

Pada 939 M, Vietnam memperoleh kemerdekaan, dan kemudian diperintah oleh dinasti pribumi. Setelah menaklukkan Kerajaan Champa pada 1471, bangsa Vietnam bergerak ke selatan, dan akhirnya tiba di Delta Mekong yang subur.
Ketika Dinasti Le mengalami kemunduran, keluarga-keluarga kuat dari utara dan selatan, Trinh dan Nguyen, berperang memperebutkan kekuasaan pada abad ke-17 dan ke-18.
Revolusi petani yang muncul pertama kali di daerah Tay Son berhasil mengalahkan keluarga Nguyen maupun Trinh. Revolusi tersebut menyatukan negeri Vietnam pada akhir abad ke-18, tetapi kemudian dikalahkan oleh salah seorang keluarga Nguyen yang kemudian mengangkat dirinya sebagai Kaisar Gia Long pada 1802.
Penjajahan Prancis dan Perjuangan Antikolonial
Pada 1858, Prancis memulai penaklukan Vietnam dari arah selatan. Mereka menganeksasi seluruh Vietnam pada 1885. Kaisar-kaisar Vietnam tetap berada di Hue, tetapi kewenangan mereka sangat terbatas karena pejabat Prancis menguasai hampir semua fungsi pemerintahan.
Pada awal abad ke-20, para cendekiawan Vietnam, yang kebanyakan mendapat pendidikan dari Prancis, mengorganisasi gerakan antikolonial nasionalis dan nasionalis-komunis. Pendudukan militer Jepang di Vietnam selama Perang Dunia II menyulut sentimen nasionalisme, juga perasaan antipati terhadap rezim kolonial Vichy Prancis.
Kaum komunis Vietnam, di bawah pimpinan Ho Chi Minh mengorganisasi sebuah koalisi kelompok-kelompok antikolonial, Viet Minh. Viet Minh mendapat keuntungan dari ketidakpastian politik setelah Jepang menyerah. Mereka menguasai Hanoi dan Vietnam bagian utara.
Ho Chi Minh mengumumkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam pada 2 September 1945.
Pembagian Utara dan Selatan
Keputusan Prancis untuk memulihkan kekuasaan kolonial di Vietnam menyebabkan perundingan menjadi mustahil. Setelah konflik senjata pecah di Haiphong pada akhir 1946, berlangsung perang gerilya selama 8 tahun antara Viet Minh yang dipimpin komunis di satu pihak dan Prancis serta sekutu nasionalis antikomunis mereka di pihak lain.
Setelah Prancis menderita kekalahan di Dien Bien Phu pada Mei 1954, Prancis dan Inggris, China, Uni Soviet, dan Amerika Serikat, serta pemerintah Viet Minh dan Bao Dai bertemu di Geneva, Swiss, untuk mengadakan perundingan damai.
Pada 29 Juli 1954 Persetujuan Penghentian Permusuhan ditandatangani  Prancis dan Republik Demokratik Vietnam. Pemerintahan kolonial Prancis di Vietnam pun berakhir.
Persetujuan Geneva 1954 memerintahkan gencatan senjata antara pasukan komunis dan nasionalis antikomunis. Wilayah Vietnam dibagi menjadi dua, yakni utara (komunis) dan selatan (nonkomunis).
Persetujuan Geneva juga memerintahkan dilaksanakannya pemilihan umum sebelum Juli 1956 untuk menyatukan utara dan selatan dalam sebuah pemerintahan.
Namun, pemerintah Vietnam Selatan menolak diadakannya pemilihan umum. Pada 26 Oktober 1955, Vietnam Selatan mendeklarasikan diri sebagai Republik Vietnam.
Setelah 1954, para pemimpin komunis Vietnam Utara mengkonsolidasikan kekuatan mereka dan melaksanakan program reformasi agraria. Selama periode ini, sekitar 450.000 orang, termasuk sejumlah umat Katolik Vietnam melarikan diri dari utara ke selatan. Sementara itu, beberapa orang mantan pejuang Viet Minh pindah ke utara.
Pada akhir 1950-an, para pemimpin Vietnam Utara mengaktifkan kembali jaringan gerilya komunis yang masih tersisa di selatan. Para pejuang yang disebut Viet Cong tersebut diam-diam dibantu oleh pihak utara.
Dukungan Amerika Serikat kepada Pihak Selatan
Pada Desember 1961, atas permintaan Presiden Vietnam Selatan, Ngo Dinh Diem, Presiden Kennedy mengirim penasihat militer ke Vietnam Selatan untuk membantu menghadapi Viet Cong. Amerika Serikat meningkatkan dukungannya setelah terjadi pergolakan politik di selatan, yakni kudeta para jenderal yang berujung pada kematian Presiden Diem pada November 1963.
Pada Maret 1965, Presiden Johnson mengirimkan pasukan tempur AS ke Vietnam. Peran militer Amerika memuncak pada 1969. Saat itu, ada 534.000 orang personel militer AS di Vietnam.
Serangan terhadap Viet Cong pada Januari 1968 melemahkan infrastruktur Viet Cong dan meruntuhkan moril Amerika dan Vietnam Selatan. Pada Januari 1969, Amerika Serikat, pemerintah Vietnam Utara dan Selatan, serta Viet Cong untuk pertama kali mengadakan pertemuan pendahuluan untuk perundingan damai di Paris, Prancis
Akhirnya, mereka menandatangani persetujuan damai, Paris Accord, pada 27 Januari 1973.
Setelah dicapai persetujuan, pemerintah Vietnam Selatan dan perwakilan politik pasukan komunis di Selatan, Pemerintah Revolusioner Sementara, berusaha merebut kendali di sejumlah tempat di Vietnam Selatan. Amerika Serikat menarik pasukannya, tetapi bantuan militer mereka masih berlanjut.
Reunifikasi
Awal 1975, pasukan militer reguler Vietnam Utara memulai serangan besar ke selatan. Pihak komunis merebut Saigon pada 30 April 1975, dan mengumumkan maksud mereka untuk menyatukan negeri. Republik Demokratik Vietnam (utara) mencaplok Republik Vietnam (selatan) dan membentuk Republik Sosialis Vietnam pada 2 Juli 1976.